Benarkah sosok Jokowi hanyalah tren sesaat? Demikian terlintas di benak melihat euforia Jokowi yang demikian besar. Dukungan media ditambah viral (sosial) marketing mungkin takkan bertahan lama—tiga bulan sudah cukup rasanya, kalau figur yang dijual tidak otentik. Cenderung abal-abal.
Saya meyakini kalau semata pencitraan—dengan santunan tim online di balik layar—maka anyir Jokowi tentu tidak semerbak lama. Saya sendiri menulis sosok ini pertama kali pada bulan Mei 2011. Dua tahun lampau. Saya ingat, Mata Najwa mengangkat figur yang keliatan asing kalau dibanding pejabat kebanyakan. Aneh sebab berarti apa yang dibuatnya tidak biasa di mata masyarakat, atau hanya di mata saya ketika itu.
Blusukan atau safari politik menjadi trademark Jokowi. Blusukan Jokowi ini menjadi tonggak berakhirnya pencitraan media lewat baliho, iklan satu halaman di media cetak, iklan jor-joran di TV. Gelontoran uang beralih pada gelontoran perhatian pribadi kepada konstituen. Saya berani mengatakan Jokowi telah memulai era baru.
Mungkin saya tidak perlu membahas lagi banyak sekali terobosan dan abnormalitas lain yang dilakukan Jokowi. Anda mampu mengikuti beberapa goresan pena saya wacana Jokowi di sidebar samping atau googling saja. In Google we trust. :)
Resistensi bukannya tidak datang: Kartu Jakarta Sehat, penolakan MRT, penggusuran (atau penggeseran) warga waduk Pluit, bahkan Ruhut Sitompul yang menggugat profesi tukang mebel Jokowi kalau kelak nyapres. Jokowi must go on.
Baiklah. Mari lupakan hal-hal yang buang energi, lebih baik fokus kepada agresi faktual Jokowi yang biar menular ke kawasan lainnya.
Lelang Jabatan
Sempat kontroversi sebab ada kata lelang-nya. Kata lelang yang bahwasanya bebas nilai kadung teracuni oleh praktek percaloan. Namun Jokowi bergeming, ia bebas kepentingan. Sistem dari Baperjakat yang tertutup dan penuh aroma kolusi ia pangkas. Para camat dan lurah harus bersaing secara terbuka untuk menjadi pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Meski ada satu lurah menolak, tapi untunglah berbalik khilaf.
Kedepannya mungkin Kepala Dinas harus juga diperlakukan serupa. Kaprikornus profesionalitasnya dapat diuji, tahap selanjutnya mereka membuktikannya kinerjanya ke tengah masyarakat.
Lelang jabatan ini kini mulai menular. Kaltim setahu saya mulai hendak menirunya.
Kekuasaan tanpa Kekerasan
Ini betul-betul fenomena. Dulu ketika di Solo, Jokowi berhasil memindahkan ratusan pedagang dengan diplomasi meja makan. Kini resep serupa diuji lagi di Jakarta. Sebagai gubernur, Jokowi menghadapi kompleksitas permasalahan yang kian berlipat. Di waktu dekat, waduk Pluit sudah menunggu. Karena semuanya urusan perut, maka pendekatan meja makan Jokowi tampaknya manjur. Lagi.
Bila formulasi ramuan Jokowi ini sukses maka kita bolehlah bermimpi kelak Indonesia tidak butuh kehadiran Satpol PP. Kerja Satpol PP hanya sekedar memberi berita Perda terbaru kepada masyarakat. Tidak lebih!
Anti Korupsi Tak Hanya dengan "Katakan Tidak"
Saya punya ide nyeleneh dan Jokowi pasti agak bingung: oke atau tidak. Setelah percakapan beberapa koruptor dibuka KPK—mutakhir antara LHI dengan AF. Malu rasanya melihat percakapan mereka yang tak beda jauh dengan kita. Meski sama-sama manusia, hendaknya mereka ingat bahwa tak semua yang dilakukan Semut boleh dilakukan oleh Gajah.
Kedepannya, saya berpikir, mengapa KPK tidak membuka percakapan para tokoh bersih—Jokowi misalnya. Saya yakin, Jokowi atau Ahok kerap digoda oleh beberapa pengusaha (hitam atau abu-abu). Apalagi sebagai pemimpin Jakarta yang merupakan tempat beredarnya 70 % uang di Indonesia. Nah, kalau transkrip percakapan itu dibuka, (semoga) penolakan Jokowi dapat menjadi wangsit pemimpin lainnya untuk melaksanakan hal serupa. Saya berasumsi Jokowi kerap menolak permintaan, iming-iming, dan anjuran kolutif. Semoga demikian. Ya, semoga.
Semoga pula santunan tersirat Gerindra dan PDIP dapat terus dipupuk dan membesar pada waktunya: (Calon) Presiden 2019. Bukan 2014, sebab saya masih berharap Jokowi dapat menandakan kapasitasnya di Jakarta dulu. Bila Jakarta beres, Indonesia bereslah jua. Semoga, lagi-lagi.
Jokowi diserbu jamaah usai Jum'atan di masjid sekitar Tanjung Priok pertengahan April lalu. Saya mengabadikannya via HP.
Saya meyakini kalau semata pencitraan—dengan santunan tim online di balik layar—maka anyir Jokowi tentu tidak semerbak lama. Saya sendiri menulis sosok ini pertama kali pada bulan Mei 2011. Dua tahun lampau. Saya ingat, Mata Najwa mengangkat figur yang keliatan asing kalau dibanding pejabat kebanyakan. Aneh sebab berarti apa yang dibuatnya tidak biasa di mata masyarakat, atau hanya di mata saya ketika itu.
Blusukan atau safari politik menjadi trademark Jokowi. Blusukan Jokowi ini menjadi tonggak berakhirnya pencitraan media lewat baliho, iklan satu halaman di media cetak, iklan jor-joran di TV. Gelontoran uang beralih pada gelontoran perhatian pribadi kepada konstituen. Saya berani mengatakan Jokowi telah memulai era baru.
Mungkin saya tidak perlu membahas lagi banyak sekali terobosan dan abnormalitas lain yang dilakukan Jokowi. Anda mampu mengikuti beberapa goresan pena saya wacana Jokowi di sidebar samping atau googling saja. In Google we trust. :)
Resistensi bukannya tidak datang: Kartu Jakarta Sehat, penolakan MRT, penggusuran (atau penggeseran) warga waduk Pluit, bahkan Ruhut Sitompul yang menggugat profesi tukang mebel Jokowi kalau kelak nyapres. Jokowi must go on.
Baiklah. Mari lupakan hal-hal yang buang energi, lebih baik fokus kepada agresi faktual Jokowi yang biar menular ke kawasan lainnya.
Lelang Jabatan
Sempat kontroversi sebab ada kata lelang-nya. Kata lelang yang bahwasanya bebas nilai kadung teracuni oleh praktek percaloan. Namun Jokowi bergeming, ia bebas kepentingan. Sistem dari Baperjakat yang tertutup dan penuh aroma kolusi ia pangkas. Para camat dan lurah harus bersaing secara terbuka untuk menjadi pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Meski ada satu lurah menolak, tapi untunglah berbalik khilaf.
Kedepannya mungkin Kepala Dinas harus juga diperlakukan serupa. Kaprikornus profesionalitasnya dapat diuji, tahap selanjutnya mereka membuktikannya kinerjanya ke tengah masyarakat.
Lelang jabatan ini kini mulai menular. Kaltim setahu saya mulai hendak menirunya.
Kekuasaan tanpa Kekerasan
Ini betul-betul fenomena. Dulu ketika di Solo, Jokowi berhasil memindahkan ratusan pedagang dengan diplomasi meja makan. Kini resep serupa diuji lagi di Jakarta. Sebagai gubernur, Jokowi menghadapi kompleksitas permasalahan yang kian berlipat. Di waktu dekat, waduk Pluit sudah menunggu. Karena semuanya urusan perut, maka pendekatan meja makan Jokowi tampaknya manjur. Lagi.
Bila formulasi ramuan Jokowi ini sukses maka kita bolehlah bermimpi kelak Indonesia tidak butuh kehadiran Satpol PP. Kerja Satpol PP hanya sekedar memberi berita Perda terbaru kepada masyarakat. Tidak lebih!
Anti Korupsi Tak Hanya dengan "Katakan Tidak"
Saya punya ide nyeleneh dan Jokowi pasti agak bingung: oke atau tidak. Setelah percakapan beberapa koruptor dibuka KPK—mutakhir antara LHI dengan AF. Malu rasanya melihat percakapan mereka yang tak beda jauh dengan kita. Meski sama-sama manusia, hendaknya mereka ingat bahwa tak semua yang dilakukan Semut boleh dilakukan oleh Gajah.
Kedepannya, saya berpikir, mengapa KPK tidak membuka percakapan para tokoh bersih—Jokowi misalnya. Saya yakin, Jokowi atau Ahok kerap digoda oleh beberapa pengusaha (hitam atau abu-abu). Apalagi sebagai pemimpin Jakarta yang merupakan tempat beredarnya 70 % uang di Indonesia. Nah, kalau transkrip percakapan itu dibuka, (semoga) penolakan Jokowi dapat menjadi wangsit pemimpin lainnya untuk melaksanakan hal serupa. Saya berasumsi Jokowi kerap menolak permintaan, iming-iming, dan anjuran kolutif. Semoga demikian. Ya, semoga.
Semoga pula santunan tersirat Gerindra dan PDIP dapat terus dipupuk dan membesar pada waktunya: (Calon) Presiden 2019. Bukan 2014, sebab saya masih berharap Jokowi dapat menandakan kapasitasnya di Jakarta dulu. Bila Jakarta beres, Indonesia bereslah jua. Semoga, lagi-lagi.
Tag :
Jokowi
0 Komentar untuk "Usaha Kita Jokowi; Dari Blusukan, Lelang Jabatan sampai Presiden 2019"